Pada September 2000, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 189 negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium yang kemudian dijabarkan dalam kerangka praktis Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs). MDGs yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus, memiliki tenggat waktu (2015) dan indikator kemajuan yang terukur.

Saat ini, tersisa waktu sekitar 3 tahun bagi negara berkembang anggota PBB, untuk menyelesaikan dan mengupayakan pencapaian 8 Tujuan Pembangunan Milenium – terkait pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. MDGs yang didasarkan pada konsensus dan kemitraan global ini, juga menekankan kewajiban negara maju untuk mendukung penuh upaya tersebut.

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs adalah mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarus utamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005-2009 dan 2010-2014), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemiskinan

Berdasarkan kecenderungan penurunan kemiskinan serta dengan adanya upaya-upaya tersebut di atas, sasaran MDG (USD 1,00 PPP) yang sudah dicapai pada tahun 2008, diharapkan dapat terus dipertahankan bahkan diturunkan.  Kesenjangan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia masih perlu ditangani secara efektif.

Dari 33 provinsi, 17 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sementara 16 provinsi lainnya masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan dua kali lipat lebih dari rata-rata nasional (13,33 persen), adalah Papua (36,80 persen), Papua Barat (34,88 persen) dan Maluku (27,74 persen). Untuk Pulau Sumatera, provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional adalah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.

Di Pulau Jawa dan Bali, Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur juga memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Di Pulau Sulawesi, provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo juga tercatat memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari tingkat nasional, begitu pula yang berlaku untuk provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2010 adalah Jakarta (3,48 persen), Kalimantan Selatan (5,21 persen) dan Bali (4,88 persen). Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan secara signifi kan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan, sehingga memerlukan peningkatan pembangunan perdesaan. Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan Indonesia adalah 16,56 persen pada tahun 2010 dibandingkan dengan hanya 9,87 persen di wilayah perkotaan.

Target MDGs

Target MDGs yang telah menunjukkan kecenderungan pencapaian yang baik namun masih memerlukan kerja keras untuk pencapaian target pada tahun 2015, mencakup:

  • MDG 1 – Indonesia telah menaikkan ukuran untuk target pengurangan kemiskinan dan akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,33 persen (2010) menjadi 8-10 persen pada tahun 2014.
  • MDG 5 – Angka kematian ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.
  • MDG 6 – Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, khususnya di antara kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Tingkat kenaikan juga sangat tinggi di beberapa daerah di mana kesadaran tentang penyakit ini rendah.
  • MDG 7 – Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan tutupan hutan, memberantas pembalakan liar dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida paling sedikit 26 persen selama 20 tahun ke depan. Saat ini hanya 47,73 persen rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19 persen yang memiliki akses sanitasi yang layak. Diperlukan perhatian khusus, untuk mencapai target MDG pada tahun 2015.

sumber : BAPPENAS, 2010.

 

Literatur Onilne :

Tujuan Pembangunan Milenium
Millennium Development Goals
 Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs
Be Sociable, Share!