Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA mengatakan sasaran pembangunan gizi adalah menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita menjadi 15,5 persen, termasuk prevalensi balita pendek (stunting) menjadi kurang dari 32 persen. Selain itu, RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga menyebutkan pembangunan gizi merupakan isu lintas bidang yang melibatkan peran berbagai sektor, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga seluruh komponen masyarakat.

Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi. “Pembangunan gizi harus merupakan gerakan masyarakat yang dapat mendorong upaya pembangunan berkelanjutan,” tutur Ibu Armida dalam Rapat Kerja Peluncuran Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam Rangka 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), Rabu (19/9) di aula serba guna Kementerian PPN/Bappenas.

Lebih lanjut Ibu Armida mengatakan apa yang telah dilakukan Indonesia sejalan dengan upaya global dalam penanganan masalah gizi melalui program Scaling-up Nutrition Movement (SUN Movement) yang diprakarsai oleh PBB. Tujuan global SUN Movement adalah menurunkan masalah gizi, dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan (270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari kelahiran sampai usia 2 tahun). Sejak Desember 2011, Indonesia telah menjadi bagian dari SUN Movement yang saat ini beranggotakan 28 negara. “Di Indonesia gerakan SUN Movement disebut dengan Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka Seribu Pertama Kehidupan disingkat menjadi Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan—Gerakan 1000 HPK,” ujar Ibu Armida.

Untuk merumuskan Gerakan 1000 HPK, lanjut Ibu Armida, di Indonesia telah dilakukan serangkaian kegiatan melibatkan pemangku kepentingan utama yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga (K/L), dunia usaha, mitra pembangunan internasional, lembaga sosial kemasyarakatan (LSM), dan didukung oleh organisasi profesi, perguruan tinggi, serta media. Dari serangkaian kegiatan tersebut telah dihasilkan tiga dokumen, yaitu: Pertama, Kerangka Kebijakan Gerakan 1000 HPK. Kedua, Pedoman Perencanaan Program Gerakan 1000 HPK. Ketiga, Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Sadar Gizi.

Ciri khusus kegiatan Gerakan 1000 HPK, tambah Ibu Armida, sebagaimana digariskan dalamGlobal SUN Movement memerlukan penguatan intervensi bersifat spesifik yang masih belum optimal pelaksanaannya, serta peningkatan intervensi bersifat sensitif yang memerlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan. ”Selain itu, setiap kegiatan Gerakan 1000 HPK harus memiliki nilai tambah dan sesuai kebutuhan (demand driven), dilakukan secara lintas sektoral, terpadu, efisien, dan memiliki dampak luas serta memungkinkan berbagai pemangku kepentingan bekerja sama dan berkesinambungan,” kata Ibu Armida.

Dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono juga diluncurkan Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam Rangka 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK). Dalam sambutannya Agung Laksono mengatakan Gerakan Nasional Sadar Gizi bukan merupakan hal baru. Pada era tahun 1950-an sudah ada gerakan perbaikan gizi ditandai oleh slogan “Empat Sehat Lima Sempurna.” Kemudian tahun 1990-an, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan masalah gizi di Indonesia, perbaikan gizi ditandai dengan kampanye gizi seimbang dan keluarga sadar gizi. Selain Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan, acara peluncuran Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam Rangka 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK) juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar.

Sumber : BAPPENAS

Be Sociable, Share!